Jakarta (kingymab) – Peneliti Pusat Kajian Geopolitik dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Heri Herdiawanto, menilai serangkaian penyerangan yang dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berpotensi mengganggu pembangunan dan stabilitas sosial di Papua.
Serangan tersebut terjadi di beberapa lokasi strategis, termasuk Pos KSTP Kodap XXXIII/Rumana di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, serta di Grasberg, Tembagapura, Papua Tengah, pada 8 dan 11 Maret 2026. Insiden ini menyebabkan dua warga sipil meninggal dunia dan menimbulkan kekerasan yang jelas melanggar prinsip kemanusiaan.
Heri menyatakan keprihatinannya melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa korban merupakan pegawai honorer pemerintah daerah, yakni masyarakat biasa yang seharusnya dilindungi. “Artinya, warga sipil justru menjadi korban konflik. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak terlibat dalam aksi bersenjata,” ujarnya.
baca juga: Stafsus Wapres Ajak Tak Saling Curiga Sikapi Kasus Andrie Yunus
Dampak Kekerasan TPNPB terhadap Keamanan dan Pembangunan
Menurut Heri, aksi kekerasan seperti ini bukan hanya mengancam keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ketika warga merasa tidak aman, mereka cenderung mengurangi aktivitas ekonomi, membatasi interaksi sosial, dan menghindari partisipasi dalam program pembangunan lokal.
“Ketika kekerasan terjadi secara berulang, masyarakat akan hidup dalam ketakutan,” katanya. “Kondisi ini dapat memperlambat proses pembangunan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.”
Selain itu, Heri menekankan bahwa sektor pelayanan publik dan pendidikan juga terdampak. Sekolah mungkin harus ditutup sementara, guru dan siswa enggan hadir, dan pelayanan pemerintah bisa terganggu. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses pendidikan dan layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Perlunya Perlindungan Warga Sipil Dari Kekerasan TPNPB
Heri menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan konflik di Papua. Semua pihak, termasuk aparat keamanan dan kelompok bersenjata, diharapkan menahan diri dan memilih pendekatan konstruktif untuk menciptakan situasi kondusif.
“Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya. “Yang dibutuhkan adalah upaya membangun kepercayaan, menjaga keselamatan warga sipil, serta memastikan pembangunan di Papua tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat.”
Ia menambahkan, stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting bagi pembangunan. Tanpa rasa aman, investor dan pelaku usaha enggan beroperasi di wilayah tersebut. Akibatnya, peluang kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat bisa menurun secara signifikan.
Pentingnya Pendekatan Kemanusiaan dan Pancasila
Heri juga menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menangani konflik. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, setiap pihak diharapkan mengimplementasikan nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah.
“Konflik hanya akan meninggalkan duka dan kesengsaraan,” ujarnya. “Namun, perdamaian abadi akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Papua.”
Dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan keadilan sosial, masyarakat dapat merasa aman, pelayanan publik berjalan normal, dan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi bisa dilanjutkan.
Selain itu, nilai persatuan dan musyawarah dapat mencegah konflik horizontal di masyarakat. Dengan demikian, potensi gesekan sosial dapat diminimalkan, dan warga dapat fokus pada kegiatan produktif.
Konteks Lebih Luas: Papua dan Pembangunan Nasional
Papua merupakan wilayah strategis bagi pembangunan nasional, baik dari sisi sumber daya alam maupun posisi geopolitik. Namun, konflik bersenjata yang berulang membuat upaya pembangunan menjadi terhambat.
Beberapa dampak nyata yang mungkin terjadi akibat kekerasan antara lain:
- Gangguan ekonomi lokal, seperti menurunnya aktivitas pertambangan dan perdagangan.
- Penurunan kualitas pendidikan, karena sekolah harus tutup sementara.
- Keterbatasan pelayanan publik, termasuk kesehatan dan administrasi pemerintah daerah.
- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah, yang bisa memperparah ketegangan sosial.
Oleh karena itu, penanganan konflik harus dilakukan secara terpadu. Selain tindakan keamanan, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pembangunan sosial ekonomi juga perlu diperkuat.
Ajakan untuk Semua Pihak
Heri mengajak semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, untuk terus mengamalkan nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah diharapkan menjadi dasar untuk menciptakan Papua yang lebih damai dan sejahtera.
“Perdamaian adalah fondasi utama bagi pembangunan,” ujarnya. “Tanpa itu, setiap proyek infrastruktur, pendidikan, maupun ekonomi akan selalu terhambat. Kita perlu bekerja bersama untuk memastikan Papua berkembang dengan aman dan berkelanjutan.”
Insiden kekerasan yang dilakukan TPNPB baru-baru ini menunjukkan bahwa keamanan adalah kunci pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korban sipil menegaskan perlunya perlindungan prioritas, sementara dampak sosial dan ekonomi menggarisbawahi pentingnya stabilitas untuk pembangunan berkelanjutan.
Heri Herdiawanto menekankan bahwa pendekatan konstruktif berbasis kemanusiaan dan nilai Pancasila menjadi jalan keluar. Dengan demikian, Papua bisa maju secara ekonomi, sosial, dan budaya, sambil memastikan keamanan dan hak-hak warga sipil tetap terlindungi.
Konflik hanya akan meninggalkan duka, tetapi perdamaian akan membuka pintu bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Leave a Reply