kingymab – Pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memegang peran strategis dalam mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Penilaian ini muncul seiring intensitas kunjungan kerja Mendagri ke daerah terdampak untuk memastikan respons lintas instansi berjalan efektif.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Irfan menyebut Mendagri menjalankan fungsi koordinatif yang signifikan sebagai penghubung pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pengambilan keputusan, menyelaraskan kebijakan teknis, serta memastikan bantuan dan sumber daya tersalurkan tepat sasaran.
Irfan menilai langkah Mendagri efektif mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis. Koordinasi tersebut mencakup penguatan dukungan anggaran lintas daerah bagi wilayah terdampak, khususnya di Aceh. Pendekatan ini membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal saat merespons bencana berskala besar.
Selain aspek kebijakan dan anggaran, Irfan mengapresiasi pendekatan Mendagri yang mengedepankan komunikasi dua arah dengan pemerintah daerah. Metode yang kerap disebut sebagai “belanja masalah” memungkinkan identifikasi hambatan di lapangan secara lebih akurat. Dengan demikian, solusi yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah.
Menurut Irfan, pola koordinasi yang menggabungkan kunjungan lapangan, dialog intensif, dan penyelarasan kebijakan pusat-daerah memperkuat tata kelola penanganan bencana. Ke depan, model ini dinilai dapat menjadi rujukan dalam respons bencana lintas wilayah agar penanganan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
“Baca Juga : PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara”
Pengamat Dorong Penguatan Sistemik Komunikasi Kebencanaan Nasional
Pengamat politik Irfan Fauzi menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera perlu terus diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola yang bersifat struktural serta berkelanjutan. Ia menilai langkah koordinatif yang dijalankan pemerintah saat ini sudah tepat, namun harus ditopang oleh kerangka kelembagaan yang lebih solid.
Menurut Irfan, secara administratif peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang sejalan dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, ke depan kepemimpinan komunikasi kebencanaan perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada figur, melainkan terbangun sebagai sistem kelembagaan yang konsisten dan berkesinambungan.
Ia menambahkan, pembenahan manajemen penanganan bencana yang dilakukan secara sistemik di daerah seperti Sumatera berpotensi memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pemerintah pusat. Sinkronisasi antara pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan informasi, kebijakan, dan bantuan tersampaikan secara jelas dan tepat waktu.
Dalam situasi krisis, Irfan menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan pascabencana. Narasi kebencanaan yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur, transparan, dan dipercaya publik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan koordinatif pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara langsung. Dengan penguatan sistem komunikasi dan tata kelola yang matang, penanganan bencana diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga berorientasi pada mitigasi dan ketahanan jangka panjang.
Pengamat Tekankan Transparansi Dan Solidaritas Dalam Penanganan Bencana Sumatera
Pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi menegaskan bahwa korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta akses terhadap layanan dasar. Ia menilai dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan masyarakat terdampak.
Menurut Irfan, peran koordinatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi penting, tidak hanya dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah, tetapi juga mendorong solidaritas antarpemerintah daerah. Ia menilai dukungan dari daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal perlu dioptimalkan untuk membantu wilayah yang terdampak bencana.
Irfan menekankan bahwa langkah tersebut harus diiringi penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan. Skema pendanaan yang berkelanjutan dinilai penting agar respons bencana tidak bersifat ad hoc, melainkan terencana dan konsisten dalam jangka panjang.
Seiring membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai pemerintah pusat perlu terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan. Komunikasi yang terkelola dengan baik akan membantu publik memahami kebijakan, sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman dan ketidakpercayaan.
Ia menegaskan bahwa dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi yang wajar. Pengelolaan komunikasi yang terbuka, proporsional, dan responsif terhadap masukan publik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Irfan berharap percepatan penanganan bencana tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga diiringi penguatan komunikasi publik. Transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap kritik, serta keadilan dalam persepsi publik disebut sebagai elemen kunci.
Menurutnya, penanganan bencana merupakan wujud komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan pemerintah mengorkestrasi solidaritas lintas daerah dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Baca Juga : PGE–PLN Sepakati Tarif Baru PLTP Ulubelu 30 MW”
Leave a Reply