kingymab, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengajak pers berperan aktif dalam membangun narasi publik yang mendorong terbentuknya peradaban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Willy menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, Rabu. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk kesadaran publik.
Menurut Willy, pers memiliki kekuatan besar dalam membangun ruang diskursus publik. Melalui pemberitaan dan narasi yang dibangun media, masyarakat dapat memahami isu-isu penting, termasuk hak asasi manusia.
baca juga: Jimly Usul KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat
Pers Berperan Membentuk Imajinasi Kebangsaan
Willy menilai media memiliki peran historis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia menyebut bahwa proses terbentuknya identitas kebangsaan tidak lepas dari peran media dan dunia penerbitan.
Menurutnya, gagasan tentang Indonesia sebagai satu bangsa berkembang melalui penyebaran informasi, tulisan, dan diskusi publik.
“Indonesia itu terbentuk dari mesin cetak. Imajinasi kita ber-Indonesia Raya adalah produk dari ibu bapak semua, dari printing,” kata Willy.
Ia menjelaskan bahwa media sejak dulu telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertukar gagasan dan membangun kesadaran kolektif.
Karena itu, ia berharap pers masa kini tetap menjalankan fungsi tersebut, terutama dalam memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia.
Apresiasi terhadap Inisiatif Kementerian HAM
Dalam kesempatan tersebut, Willy juga mengapresiasi langkah Kementerian HAM yang menggagas pembangunan peradaban HAM melalui kolaborasi dengan media.
Menurutnya, pendekatan ini menjadi langkah penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu-isu hak asasi manusia.
Ia menilai kerja sama antara pemerintah dan media dapat memperkuat penyebaran nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian HAM juga menginisiasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) HAM. Program ini bertujuan menyusun perangkat kerja pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hak asasi manusia.
Musrenbang HAM diharapkan dapat menjadi forum dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah dapat lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan.
Pembangunan Peradaban HAM Butuh Proses Panjang
Meski demikian, Willy menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan undang-undang atau lembaga negara saja tidak cukup untuk membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia.
“Bicara peradaban ini bukan bicara satu malam. Ini bukan hanya mengetok sebuah undang-undang dan mendirikan sebuah lembaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peradaban terbentuk melalui perubahan nilai, budaya, dan kesadaran sosial yang berkembang dalam masyarakat.
Karena itu, pembangunan peradaban HAM membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Indonesia Sudah Memiliki Perangkat HAM
Willy menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mendukung perlindungan HAM.
Negara juga telah membentuk sejumlah lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga tersebut tidak otomatis menciptakan masyarakat yang menghormati nilai kemanusiaan.
Menurutnya, implementasi nilai HAM sangat bergantung pada kesadaran sosial masyarakat.
Jika masyarakat tidak memahami atau menghargai hak asasi manusia, keberadaan aturan hukum menjadi kurang efektif.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat.
Narasi Publik Jadi Kunci Gerakan HAM
Dalam pandangan Willy, pembangunan peradaban HAM harus dimulai dari penguatan narasi publik.
Media memiliki peran besar dalam membangun narasi tersebut.
Melalui pemberitaan, media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, media juga dapat mengangkat berbagai isu kemanusiaan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, publik dapat melihat dan memahami berbagai persoalan HAM secara lebih jelas.
Willy juga menilai bahwa gerakan HAM dalam sejarah sering kali lahir dari masyarakat sipil.
Gerakan tersebut berkembang melalui dinamika sosial dan diskursus publik.
“Yang paling penting adalah membangun narasi dan imajinasi bagaimana pergerakan HAM itu bergerak,” kata Willy.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat HAM
Selain peran media, Willy juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun peradaban HAM.
Menurutnya, agenda HAM tidak dapat dijalankan oleh pemerintah saja.
Semua pihak perlu terlibat, termasuk masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas akademik.
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak asasi manusia.
Dengan kerja sama tersebut, nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan.
Misalnya dalam dunia pendidikan, dunia kerja, hingga kebijakan ekonomi.
Pentingnya Nalar Kritis Masyarakat
Willy juga mengingatkan agar masyarakat tetap memiliki nalar kritis dalam melihat kebijakan negara.
Ia menilai undang-undang dan institusi negara memang penting dalam menjaga HAM.
Namun, keberadaan aturan tersebut tidak boleh membuat masyarakat kehilangan sikap kritis.
Masyarakat harus tetap aktif mengawasi dan mengingatkan pemerintah.
Dengan cara ini, pelanggaran HAM dapat dicegah dan dikoreksi.
Kesadaran kritis masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.
Refleksi Etis dalam Setiap Tindakan Sosial
Dalam penutup pernyataannya, Willy mengutip pesan dari cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid.
Ia mengingatkan pentingnya refleksi etis dalam setiap tindakan sosial.
Menurutnya, setiap individu perlu mempertimbangkan dampak moral dari tindakan yang dilakukan.
“Kalian harus selalu bertanya, apakah itu melanggar HAM, apakah itu berdosa,” ujarnya mengutip pesan Nurcholish Madjid.
Pesan tersebut, menurut Willy, menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap tindakan sosial.
Menuju Peradaban yang Menghormati HAM
Ajakan Willy kepada pers menunjukkan pentingnya peran media dalam pembangunan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.
Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu sosial.
Dengan narasi yang kuat dan edukatif, pers dapat membantu membangun kesadaran publik tentang pentingnya hak asasi manusia.
Jika masyarakat memiliki kesadaran tersebut, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada negara.
Sebaliknya, nilai-nilai kemanusiaan akan tumbuh secara alami dalam kehidupan sosial masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil, Indonesia diharapkan dapat membangun peradaban yang lebih menghormati hak asasi manusia.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di masa depan.
Leave a Reply