kingymab.org – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi sorotan setelah kabar mengenai permintaannya yang unik saat kunjungan kerja di daerah terpencil beredar luas. Ia disebut meminta disediakan air galon, bukan untuk diminum, melainkan untuk mandi. Permintaan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat dan warganet yang menilai tindakan tersebut kurang sesuai untuk seorang pejabat publik.
“Baca juga : Angga Raka Rangkap Tiga Jabatan Strategis di Pemerintahan”
Informasi itu pertama kali disebar melalui akun media sosial @makassar.info. Seorang pegawai Kementerian Pariwisata juga mengungkap bahwa Widiyanti kerap memberikan permintaan sulit saat melakukan kunjungan kerja. “Kalau beliau ke pelosok seperti Labuan Bajo, beliau minta disiapkan air galon untuk mandi,” kata sumber tersebut. Permintaan itu dianggap berlebihan oleh sejumlah netizen, terutama di tengah isu efisiensi penggunaan sumber daya.
Selain permintaan air galon, Widiyanti juga mendapat kritik terkait kemampuan bahasa Inggrisnya. Ia pernah mendapat sorotan saat berpidato di acara The Economic Insights 2025 yang dinilai kurang meyakinkan. Hal ini menambah kontroversi terhadap sosoknya yang sudah dikenal bergelimang harta.
Kontroversi Permintaan Air Galon untuk Mandi Saat Kunker
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 9 Desember 2024, Widiyanti tercatat memiliki kekayaan lebih dari Rp 5,4 triliun. Kekayaan tersebut meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar, sejumlah mobil mewah bernilai miliaran rupiah, serta aset lainnya seperti surat berharga dan kas.
Widiyanti lahir di Singapura pada 8 Desember 1970 dan merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro. Latar belakang keluarganya yang kaya menjadi salah satu faktor sorotan publik terhadap gaya hidupnya yang dinilai tidak sederhana.
“Baca juga : Penyitaan Buku Terjadi Lagi di Indonesia, Ini Pemicunya”
Kritik terhadap permintaan dan gaya kepemimpinan Widiyanti membuka diskusi tentang pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas publik. Di tengah tantangan sektor pariwisata nasional, peran menteri harus diwarnai sikap profesional dan responsif terhadap kondisi lapangan. Pemerintah dan masyarakat berharap agar pejabat publik dapat lebih fokus pada pelayanan dan pemberdayaan daerah, bukan pada gaya hidup mewah yang justru mengundang kontroversi.
Leave a Reply