kingymab.org – Puluhan ribu warga Filipina memenuhi Manila pada 16 November 2025 untuk menuntut akuntabilitas atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir. Aksi ini dipimpin Iglesia Ni Cristo yang memulai unjuk rasa tiga hari dengan fokus menekan pemerintah agar memperbaiki tata kelola publik.
Para demonstran memprotes dugaan penyimpangan pada ribuan proyek pertahanan banjir yang dinilai tidak selesai atau bermutu buruk. Temuan ini mencuri perhatian publik karena Filipina sangat rentan terhadap topan besar setiap tahun. Investigasi Senat dan komisi pencari fakta mengungkap kesaksian tentang suap untuk memuluskan pemenangan kontrak konstruksi. Para terduga, termasuk anggota Kongres dan pejabat tinggi, telah membantah keterlibatan.
Polisi memperkirakan lebih dari 130.000 anggota Iglesia Ni Cristo memenuhi Taman Rizal dengan busana putih dan poster antikorupsi. Kelompok masyarakat lain ikut menggelar aksi serupa di monumen People Power di Kota Quezon. Iglesia Ni Cristo dikenal berpengaruh karena konsistensi politik para anggotanya, sehingga sering menjadi rebutan kandidat saat pemilu.
“Kami menerapkan toleransi maksimum demi menjaga aksi tetap damai,” kata Kepala Kepolisian Nasional Letjen Jose Melencio Nartatez Jr dalam pernyataan resminya. Aparat mengerahkan ribuan personel dengan dukungan militer setelah insiden 21 September yang melukai lebih dari 100 petugas. Pemerintah menyebut aksi terbaru berpotensi berlangsung tenang berdasar penilaian keamanan internal.
Gelombang protes ini muncul ketika pemerintah tengah meninjau lebih dari 4.000 proyek infrastruktur banjir di berbagai wilayah. Audit awal menunjukkan sebagian kontrak berisiko merugikan negara dalam jumlah besar. Pengamat menilai tekanan publik dapat mempercepat reformasi pengadaan proyek.
Aksi tiga hari ini diperkirakan memicu langkah lanjutan dari legislatif dan lembaga audit. Pemerintah berjanji menyampaikan hasil evaluasi proyek pada akhir tahun. Warga menuntut proses yang transparan agar penanganan banjir dapat kembali dipercaya.
Baca Juga: “Helikopter AS Jatuh di Laut Cina Selatan, Semua Kru Selamat“
Krisis Politik Filipina Memuncak Setelah Skandal Korupsi Proyek Banjir
Dua topan besar yang menewaskan 259 orang membuat isu pengendalian banjir menjadi sangat sensitif di Filipina. Situasi ini memperberat tekanan politik terhadap pemerintah yang menghadapi skandal korupsi proyek banjir bernilai besar.
Presiden Ferdinand Marcos Jr berupaya meredam kemarahan publik dengan janji penindakan cepat. Ia menyatakan para senator, anggota Kongres, dan pengusaha yang terlibat dapat dipenjara sebelum Natal. Komisi pencari fakta independen telah mengajukan pengaduan pidana terhadap 37 tersangka atas dugaan suap dan penjarahan. Selain itu, 86 eksekutif konstruksi dan sembilan pejabat dilaporkan karena penghindaran pajak hingga 9 miliar peso.
Tokoh politik yang dituduh berasal dari berbagai kubu, termasuk mantan Ketua DPR Martin Romualdez dan mantan Presiden Senat Chiz Escudero. Keduanya membantah tuduhan tersebut. Senator Bong Go juga menolak klaim keterlibatan dalam proyek banjir. Kasus ini menambah ketegangan politik yang meningkat sejak penahanan Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan kemanusiaan.
Putri Duterte, yang menjabat wakil presiden, menuding Marcos turut bertanggung jawab atas anggaran 2025 yang mengalokasikan dana besar untuk proyek banjir. Sebagian pendukung Duterte bahkan menyerukan agar militer menarik dukungan dari presiden. Namun Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Romeo Brawner Jr menegaskan komitmen tegak konstitusi.
Penindakan hukum terhadap skandal ini berpotensi memicu pergeseran politik besar menjelang evaluasi anggaran akhir tahun. Pengamat menilai stabilitas pemerintahan akan sangat dipengaruhi kecepatan penyelesaian kasus dan langkah transparansi selanjutnya.
Baca Juga: “Lansia Bukan Beban: Peran Produktif Dorong Pembangunan Sosial“
Leave a Reply